Aksi BADKO HMI Jabotabeka BANTEN

Home Kampus Kemahasiswaan Tiga Harapan Masyarakat Indonesia oleh HMI Jabodetabeka Banten
Tiga Harapan Masyarakat Indonesia oleh HMI Jabodetabeka Banten
Kamis, 30 April 2009 14:19 Chairul Basyar

release HMI Badko Jabodetabeka Banten

TIGA HARAPAN MASYARAKAT INDONESIA



Kondisi Negara yang saat ini sedang dalam keadaan carut-marut menjelang peralihan kepemimpinan baru melalui mekanisme PEMILU, meninggalkan banyak luka bagi rakyat. Rakyat tidak lagi menjadi penentu, rakyat tidak lagi jadi perhatian, dan rakyat pun tidak lagi menjadi berdaulat di Negaranya sendiri. Melainkan rakyat hanya dijadikan legitimasi perjuangan klise para elit politik, rakyat hanya dijadikan objek perebutan kekuasaan, dan rakyat hanya dijadikan tumbal dari segala bentuk keterpurukan bangsa ini. Padahal sangat gamblang disebutkan dalam alinea ke-2 preambule UUD 1945 yang berbunyi:



”Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Sehingga keadaan yang carut marut ini telah mencederai seluruh rakyat dan telah berada pada keadaan yang inkonsistensi terhadap cita-cita besar para pendiri bangsa ini.

Karena kini rakyat semakin jauh dengan kehadiran kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran yang sebenar-benarnya. Hal tersebut merupakan implikasi dari tingkah laku elit-elit politik yang tidak lagi peduli dengan kesengsaraan yang dialami rakyat, intervensi asing yang terlalu berlebihan dan bahkan diterima dengan lapang dada oleh para elit politik, serta sudah minimnya kemurnian gerakan mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat.

Fakta yang terjadi adalah pertama, ketidak pedulian elit politik terhadap kesengsaraan rakyat adalah pertama, terjadinya proses kecurangan parpol-parpol dalam prosesi perebutan kursi legislatif, kedua, ”kebodohan” penyelenggara pemilu (KPU) dengan beberapa kelalaian yang seharusnya tidak musti terjadi, ketiga, peran kontrol pemerintah terhadap proses sistematis penyelenggaraan pemilihan legislatif, dan yang terakhir adalah sibuknya para calon presiden dan politisi dalam memperebutkan kekuasaan di Republik ini (RI-1) sehingga mereka melupakan bahwa rakyat butuh kesejahteraan. Rakyat dibuat tidak mengerti tentang betapa pentingnya sebuah pemilihan calon wakil rakyat dan presiden, sehingga kondisi tersebut akan memunculkan satu bentuk legalitas terhadap praktik-praktik mencari dukungan dengan menghalalkan berbagai cara. Money Politic misalnya, rakyat sudah pasti tidak akan sadar betapa berbahayanya praktik tersebut, karena calon legislatif yang duduk di kursi parlemen dan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih yang memakai cara-cara tersebut sudah pasti tidak akan peduli dengan nasib rakyat yang mereka wakili dan mereka pimpin. Sehingga keadilan dan kemakmuran semakin jauh dengan rakyat. Praktik-praktik penggelembungan suara pun tak kalah hebatnya dalam menghasilkan dampak terhadap rakyat yang akan juga semakin tidak mendapatkan kemakmuran dan keadilan. Di luar konteks praktik perebutan suara adalah, kepedulian para elit yang sedang memperebutkan kekuasaan. Dimana mereka mengkonsentrasikan penuh perhatian mereka terhadap pemenangan bukan penciptaan strategi untuk mengeluarkan rakyat dari jeratan kesengsaraan yang begitu panjang. Sehingga kemakmuran dan keadilan tidak lagi akan hadir di tengah-tengah rakyat yang sedang merindukannya.

Yang kedua adalah intervensi asing terhadap pemilihan presiden nanti yang sudah sangat jelas dan nampak keberadaannya. Karena Campur tangan asing memang tidak bisa dilepaskan dalam setiap proses demokratisasi atau pemilihan umum (pemilu) di negara mana pun. Terutama di Indonesia yang memang merupakan Negara yang gemah ripah loh jinawi. Negara yang sangat strategis secara geografis dan geopolitik bagi negara-negara asing yang memiliki power penuh dalam melakukan intervensi. Negara-negara yang tertarik dengan melakukan intervensi tersebut datang dari berbagai benua. Mulai dari negara-negara yang punya power di Amerika, Eropa, bahkan Asia. Intervensi asing dalam Pemilu 2009 bisa dalam berbagai bentuk, seperti aliran dana. Aliran dana asing bisa saja masuk ke tim sukses parpol atau capres tertentu. Pun tanpa terkecuali lembaga penyelenggara pemilu. Ketika lembaga penyelenggara pemilu mendapat 'subsidi' dari asing, secara prinsip dapat dianggap telah terjadi intervensi pada pemilu itu sendiri. Pada prinsipnya dana asing tidak boleh dipakai untuk membiayai pemilu. Jangankan untuk pemilu, untuk sosialisasi pemilu pun seharusnya tidak bisa. Selain dalam bentuk dana, intervensi asing hadir dalam bentuk konsep/Pemikiran/Opini yang disampaikan oleh pengamat asing, pemantau asing ataupun media asing. Para agen asing selalu mengamati perkembangan berita perkembangan pemilu, jika ada yang sesuai, mereka bersuara mendukungnya. Jika ada yang tidak sesuai, mereka mencounternya. Opini – opini (asing) tersebut juga kadang tersosialisasikan lewat pejabat, lembaga survey, ataupun yang lainnya yang mendukungnya. Selain itu intervensi asing dapat juga berbentuk intervensi intelijen. Sekelas pilkada saja ada operasi intelijennya, tengok saja operasi intelijen AS dan Cina saat pilkada DKI Jakarta 2007 kemarin, untuk mengurangi angka golput dan juga dukungan terhadap salah satu calon waktu itu, mereka melakukan operasi intelijen. Apalagi untuk sekaliber pemilu di Negara dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah, sangat mustahil jika tidak ada campur tangan intelijen asing di pemilihan presiden calon presiden 2009 nanti. Jika intervensi asing dibiarkan terus ada, maka sudah pasti kedaulatan kita sebagai bangsa yang bermartabat akan sirna. Kekayaan alam kita yang begitu kaya sudah pasti bukan untuk rakyat melainkan untuk mereka para interventor-interventor yang berhasil memenangkan kepentingan mereka terhadap parpol dan calon presiden dan calon wakil presiden.

Yang terakhir adalah kebutuhan rakyat terhadap gerakan-gerakan mahasiswa yang murni tanpa ada tunggangan politik dalam membela kepentingan rakyat saat ini sudah terbilang hampir sirna. Karena hampir semua elemen gerakan mahasiswa dalam bergerak sudah tidak lagi sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Dan harus diingat bahwa kalau bukan kelas menengah (mahasiswa) yang membela rakyat sudah pasti rakyat akan sengsara. Teori pastinya adalah, jika kekuasaan lebih dominan maka rakyat akan dizalimi, akan tetapi jika rakyat yang lebih kuat maka akan terjadi chaos. Disinilah kesadaran kolektif seluruh kelas menengah harus muncul. Karena hanya kita yang mampu menciptakan keseimbangan jalannya sebuah Negara yang kemudian akan diikuti dengan terciptanya Negara yang berdaulat, Bangsa yang bermartabat, merdeka, bersatu, adil, dan makmur.

Berangkat dari kenyataan itulah, kami kader-kader Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan anak bangsa, terus menyuarakan perlawanan dengan lantang terhadap segala bentuk penyimpangan yang dilakuakan oleh para pemain politik Negara ini yang kemudian akan berdampak pada keterpurukan bangsa dan penindasan terhadap rakyat Indonesia. Maka dari itu kami dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) JABOTABEKA-BANTEN menyerukan Tiga Harapan Masyarakat Indonesia:



1. Sudah Saatnya Elit-elit Politik Memikirkan Nasib Rakyat.

2. Menolak Calon Presiden dan Wakil Presiden Yang Merupakan Antek-Antek Asing.

3. Diharapkan Kepada Seluruh Elemen Gerakan Mahasiswa Untuk Independen Dalam Bergerak dan Bersikap.



Negara kita tercinta ini terbentuk melalui perjuangan yang berdarah-darah. Untuk terus mempertahankannya pun harus dengan darah-darah. Sampai dengan titik darah penghabisan kami akan terus memperjuangkan rakyat. Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia, Yakin Usaha Sampai.



MUHAMMAD CHAIRUL BASYAR

KETUA UMUM BADKO HMI JABOTABEKA BANTEN